tentang

A.Sejarah
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat ada sejak pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 28 Juli 2003, sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Pada saat pertama kali berdiri pada tahun 2003 Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat dikenal dengan nama Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Pakpak Bharat.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka nama BAWASDA Kabupaten Pakpak Bharat berubah menjadi Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.


B. Dasar Hukum

Dasar hukum Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
  5. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan g.Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat;